BKKBN Perwakilan Provinsi Sulteng dalam waktu dekat ini akan melaunching program integrasi Patujua sebagai strategi percepatan penurunan perkawinan anak yang kian mengkhawatirkan.
Rencana itu disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Dra. Maria Ernawati, MM saat audiens dengan Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Senin (16/11), di kantor gubernur.
Turut hadir dalam audiens, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Ihsan Basir, SH, LLM, Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Drs. Moh. Nizam, MH, Plt Kadis Kesehatan dr. Jumriani, dan unsur terkait.
Walaupun perkawinan anak telah dilarang undang-undang akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang mendukungnya.
Hal ini terlihat dengan Sulteng yang menduduki peringkat 5 provinsi jumlah perkawinan anak terbanyak selain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Sementara dari hasil mini survey BKKBN, menunjukkan motif agama jadi alasan terkuat mengapa masyarakat, khususnya orangtua dan pasangan belia mendukung perkawinan anak.
“Karena takut zina maka memilih nikah dini,” ungkap kepala perwakilan kepada gubernur.
Menurut gubernur faktor tadi hanyalah salah satu pembenaran melegalkan perkawinan anak selain faktor budaya yang masih kuat dipegang masyarakat.
“Ada anggapan mengawinkan anak di usia dini itu malah suatu kebanggaan,”kata gubernur.
Padahal jika didalami ada banyak kerugian yang akan menimpa pasangan usia anak misalnya calon bayi berpotensi stunting, kematian ibu melahirkan, perceraian dini, kemiskinan dan putus sekolah.
Olehnya itu Gubernur sangat mengapresiasi terobosan program integrasi Patujua yang diangkat BKKBN perwakilan untuk mempercepat penurunan perkawinan anak di Sulteng.
“Paling penting sosialisasinya supaya (berjalan) fokus dan terarah,” tekan gubernur.
Ia juga meminta BKKBN dalam menjalankan program tersebut menyertakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu pencegahan karena akar masalahnya lanjut gubernur antara lain budaya, orangtua dan agama.
“Saya harap harus betul-betul dicarikan solusinya dan mudah-mudahan launching Patujua sukses,” pungkasnya.
Selain launching program Patujua gubernur juga diminta untuk mengukuhkan Perkumpulan Kepala dinas/instansi bidang KB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi masalah kependudukan di Sulteng.
Ro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng