Sekprov Hadiri Rakor Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Provinsi Sulteng Tahun 2021 Secara Virtual

PJ. Sekprov. H. Mulyono, SE., Ak, MM di dampingi Kadis Nakertrans Drs. Arnold Firdaus, MTP dan Kabid Perencanaan Kawasan Transmigrasi Drs. Muzakkir, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Provinsi Sulteng Tahun 2021 secara Virtual di Ruang Video Conference (VIDCON) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (Rabu, 19 Mei 2021).

Kadis Nakertrans Drs. Arnold Firdaus, MTP Menyampaikan Tujuan pelaksanaan kegiatan ini agar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) segera terlaksana sehingga hak warga transmigrasi khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dapat terpenuhi.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ir. Raden Roro Asiyah Rahmawati, MM menyampaikan kita tahu bersama lahan transmigrasi. Peran Sektor pertanian yakni ; Membangun perekonomian, Instrumen pengentas kemiskinan, Penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 pasal 29 ayat 8 “Sertifikat hak milik atas tanah di berikan paling lambat 5 (lima) Tahun sejak penempatan pada SP yang bersangkutan” dan Undang-undang No. 29 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1b “Transmigran berhak memperoleh lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik”.
Legalisasi tanah transmigrasi menjadi skala prioritas dalam penyelesaiannya di Tahun 2021, meningkatkan koordinasi antara Dinas Ketransmigrasian dengan Kantor Pertanahan, Dinas Ketransmigrasian harus melengkapi berkas usulan penerbitan SHM Transmigrasi secara lengkap baik dokumen administrasi maupun dokumen yuridisnya.
Sekda Prov. Sulteng H. Mulyono dalam paparan materinya menyampaikan terdapat beban SHM Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 12. 290 bidang, terdapat 23 kasus Permasalahan tanah transmigrasi Prov. Sulteng yakni masuk kawasan hutan sebanyak 14 kasus, terdapat perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan Seluas kurang lebih 21. 588 Ha, lokasi transmigrasi yang dirubah peruntukannya dari kawasan hutan menjadi APL seluas kurang lebih 2. 161, 41 Ha.
Kepada para pejabat yang membidangi ketransmigrasian Kabupaten agar lebih produktif dan selalu berkordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Turut hadir : Dirjen PPKT, Direktur PSP PSKP, Kepala BPKH, Kadis Nakertrans Kab, Kepala Pertanahan, Kakanwil ATR/BPN, Pejabat Administrator, Pengawas Nakertrans, Pejabat Struktural dan Fungsional Kementrian PDT dan Transmigrasi Se-Sulawesi Tengah.

DKIPS PROV. SULTENG