Sekda Prov. Sulteng Ikuti Rakor Secara Virtual : Bahas Tindak Lanjut PP No. 5 dan PP No. 6 Tahun 2021 Terkait Kesiapan Online Single Submision (OSS)

Pj. Sekda Prov. Sulteng H. Mulyono, SE, AK, MM, di dampingi Biro Perekonomian Drs. Markus Duma dan Kabid Perizinan Rohana Yusuf Djafara, SH mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PP No. 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Terkait Kesiapan Online Single Submision (OSS) secara Virtual di Ruang Video Conference (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (Jumat, 28 Mei 2021).

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato sekaligus memimpin jalannya rapat menyampaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah digunakan dan berlaku sejak 2 November serta peraturan turunanya yakni, 52 peraturan pemerintah dan Perpres yang terdiri dari 58 PP dan 4 Perpres kemudian turunannya 193 Permen dan RK dimana 171 Permen dan RK teknis serta 22 permen RK terkait dengan NSPK, terkait dengan perizinan berusaha diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Terkait Kesiapan Online Single Submision (OSS) yang akan mulai diimplementasikan secara mandatori Pada tanggal 2 Juni 2021.

Salah satu kunci utama pelaksanaan Undang – undang cipta kerja adalah terselenggaranya perizinan pengusaha yang lebih pasti, mudah, dan tepat, untuk itu di amanatkan percepatan perizinan berbasis resiko dan sistem Online Single Submision (OSS) yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Daerah oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, percepatan perizinan gugus KK merupakan bagian dari transformasi ekonomi dalam uapaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pandemi Covid-19, dalam Rangka pelaksanaan tersebut diperlukan kesiapan, regulasi, sistem dan kelembagaan.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyesuaikan Peraturan-Peraturan daerah, Kepala Daerah, guna mendukung perizinan kegiatan berusaha yang di jadwalkan 2 Juni 2021.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan proses pembuatan Online Single Submision (OSS) sudah berjalan sejak bulan Februari s/d April Tahun 2021, Aplikasi ini dibangun mempunya tiga kamar user dikementrian diantaranya untuk Kabupaten/Kota ruang lingkupnya hanya seputar Kabupaten/Kota, Begitupun diruang lingkup provinsi yang mempunyai kewenangannya masing-masing, dan untuk proses uji cobanya berjalan baik.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahanya menyapaikan terdapat Tiga pilar yang dipersiapkan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko dan OSS-Risk Based Approach yakni, regulasi, sistem, lembaga dan SDM, sistem OSS RBA direncanakan akan go live pada tanggal 2 Juni 2021, diikuti dengan tahap penyempurnaan secara paralel diseluruh Indonesia yang akan dilakukan dari bulan Juli-Desember 2021.

Turut hadir : Mendagri, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Investasi, Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementrian Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala SKPD se-Indonesia.

-DKIPS-