Gubernur Sulawesi Tengah Buka Pelatihan Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Angkatan 1 di Lingkungan Daerah Prov. Sulteng

Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekda Prov. Sulteng H. Mulyono, SE, AK, MM, di dampingi Kepala BPSDM Dra. Novalina, MM, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Andi Ruly Djanggola, SE, M.Si dan Sekretaris BKD Hj. Neng Elly, SH, MM mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar dan Ujian Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Angkatan 1 di Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara Virtual di Ruang Video Conference (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (Senin, 31 Mei 2021).

Kabid Sertifikasi Kompentensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Muhammad Fadly, SH, M.Si dalam laporannya menyampaikan tujuan dilaksanakanya kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi ASN dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, menyiapkan tenaga PBJ yang bersertifikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai yakni Meningkatkan profesionalisme Pejabat Pengelola Barang dan Jasa dalam memberikan layanan PBJ dan meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna jasa NPPWP dalam menerima layanan Pejabat Pengelola Barang dan Jasa.
Kegiatan ini berlangsung selama 11 hari, dimulai dari 31 Mei s/d 11 Juni 2021dengan rincian : 8 hari belajar mandiri melalui aplikasi e-Learning PBJ, 2 hari tatap muka diruang kelas BPSDM dengan fasilitator Pusdiklat PBJ, dan 1 hari ujian sertifikasi, Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 30 orang.

Sekda Prov. Sulteng H. Mulyono, SE, AK, MM yang membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus membuka kegiatan menyampaikan peningkatan percepatan pembangunan dan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional perlu didukung dengan ASN yang berkopeten di bidangnya, salah satu bidang urusan yang menjadi perhatian pemerintah Prov. Sulteng adalah Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dengan tujuan teknisnya adalah menghasilkan barang dan jasa dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
Pentingnya pemahaman tentang aturan PBJ juga untuk meminimalisir adanya kesalahan dibidang pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu penghambat pembangunan dan juga pentingnya memahami prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntable sampai teknik pelaksanaannya. oleh karena itu, para pengelola BPJ dituntut wajib meniliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa sebagai bukti pengakuan atas Kompetensi yang bersangkutan.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Tim LKPP Pusat yang telah bersedia melaksanakan kegiatan ini, “Saya berharap kepada para peserta kiranya mengikuti tahapan kegiatan ini dengan fokus dan sungguh-sungguh sehingga dapat memahami pengadaan barang dan jasa, nilai integritas sangatlah utama jika nanti bekerja dibidang Pengadaan barang dan jasa”.

Turut hadir : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Direktur Direktorat Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Palu, Kepala Perangkat Daerah, Widyaiswara BPSDM, Pejabat Struktural, Administrator dan Pengawas, Fasilitator Pusdiklat LKPP dan Fasilitator Internal BPJ Serta Peserta Pelatihan Barang dan Jasa Se-Sulawesi Tengah.

-DKIPS-