Pj. Sekda Simak Arahan Presiden RI Terkait Pengendalian Inflasi di Daerah

Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur diwakili Pj. Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM Simak Arahan Presiden RI Joko Widodo terkait Pengendalian Inflasi di Daerah secara Daring. Bertempat, di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur. Senin, (12/9/2022)

Pada kesempatan itu, Pj. Sekda Dr. Rudi Dewanto, SE., MM, didampingi Kadis Perindag Richard Arnaldo, Kadis Kelautan dan Perikanan Moh. Arif, Dinas Koperasi dan UMKM, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, Manager Pengembangan UMKM BI Perwakilan Sulteng Fadli Akbar dan Sales Branch Manager Rayon 1 Sulteng Pertamina Irsan Gasani.

Dalam arahanya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, saat ini situasi sangat tidak mudah hampir di semua negara mengalami dampak karena Pandemi yang diikuti krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan dan semacamnya. Sama halnya juga dengan negara Indonesia yang tengah menghadapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia juga menjelaskan bahwa subsidi BBM sebelumnya adalah 152 Triliun, naik hingga 3 kali lipat menjadi 502,4 Triliun. secara detail kuota subsidi hanya untuk 23 juta kilo liter Pertalite, dan 15,1 juta kiloliter Solar yang diperkirakan hanya sampai pada awal Oktober.

Dengan demikian, jika sampai akhir Desember, maka estimasi kebutuhan menjadi 29,1 juta kiloliter pertalite, dan 17,4 juta kiloliter solar. Sedangkan tambahan kebutuhan untuk subsidi sebesar 195,6 Triliun. Artinya kalau kita sesuaikan totalnya mencapai 700 Triliun.

Olehnya, untuk membantu kenaikan BBM, ia meminta kepada Provinsi, Kabupaten/Kota bersama pemerintah pusat untuk membantu masyarakat terdampak penyesuaian kenaikan BBM.

Dampak dari inflasi diperkirakan akan bertambah 1,8 %. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersama pemerintah pusat terus bekerja sama seperti saat mengatasi Pandemi Covid-19.

“Saya yakin, ini bisa kita lakukan sehingga inflasi tahun ini bisa kita kendalikan dibawah 5% dengan catatan bahwa 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk subsidi dalam rangka penyesuaian harga BBM.” Tambah Jokowi dalam arahanya

Begitu juga untuk belanja tidak terduga, bisa digunakan untuk subsidi inflasi misalnya ; kenaikan harga telur, bawang merah, bawang putih dan semacamnya. Dan belanja tidak terduga ini digunakan untuk membantu biaya transportasinya.

“Ini bisa kita lakukan, dengan kerja detail, Karena yang di takuti semua negara adalah kenaikan harga barang dan jasa (Inflasi).” Ujarnya

Realisasi APBD saat ini masih berada diangka 47%. Oleh karena itu, Ia meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota agar anggaran yang ada bisa segera direalisasikan terutama yang berkaitan dengan harga pangan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74%, artinya begitu harga pangan naik, maka kemiskinan didaerah juga akan naik utamanya beras sebagai komponen utama.

Adapun daerah Kabupaten/Kota yang memiliki inflasi tertinggi yakni ; Luwuk 7,8%, Jambi 7,8%, Kota Baru 7,5%, Sampit 7,5%, Tanjung Selor 7,4%, Jayapura 7,4%, Sintang 7,4%, Bungo 7,2%, Padang 7,2% dan Sibolga 6,9%.

Dan 5 Provinsi dari 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi ada di Sumatera yaitu ; Jambi 7,7%, Sumatra Barat 7,2%, Bangka Belitung 6,4%, Aceh 6,3%, dan Kepulauan Riau 6%.

“Hati-hati dengan kenaikan inflasi yang ada di daerah.” Pesan Jokowi sebelum mengakhiri arahanya

Turut hadir secara luring ; Wakil Presiden RI, Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Mendagri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet dan koordinator Staf Khusus Presiden. dan Secara daring ; Gubernur, Bupati/Walikota, se-Indonesia.

Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng