Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menyatakan perlunya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujud akuntabilitas dan transparansi menuju kesejahteraan rakyat.
“Berupa peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah,” ungkap gubernur pada acara Pencerahan dan Peningkatan Wawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dirangkai Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah TA 2019, Kamis siang (12/3), di Gedung Pogombo.
Gubernur Longki pada saat yang sama juga menyatakan kepuasan atas hasil pemeriksaan BPK yang mana LKPD Provinsi Sulteng berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali.
“Tentu Kami berharap opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019 dapat dipertahankan,”ujarnya.
Sementara Anggota VI BPK RI Prof. H. Harry Azhar Azis, MA Ph.D, CSFA yang menerima simbolis LKPD Provinsi Sulteng berharap semua pemda di Sulteng dapat meraih WTP.
Karena dari hasil pemeriksaan LKPD 2018 terhadap 14 entitas pemda se Sulteng, didapat 4 pemda yang masih diganjar predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Provinsi lain semua sudah WTP masa Sulteng kalah,” kata Anggota VI Harry Azhar Azis yang wilayah pemeriksaannya meliputi 18 provinsi dan 250 kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia.
Olehnya Ia meminta temuan dan rekomendasi dari BPK supaya dilaksanakan pemda dengan penuh tanggung jawab.
“Kalau ada temuan selama Bapak menjabat segera tindaklanjuti,” tegasnya kepada kepala daerah, karena temuan BPK tambahnya tetap berlaku sampai 20 tahun lamanya.
“WTP menunjukkan suatu entitas pemerintah telah good governance,” tekan Ia mengingatkan.
Turut menghadiri, Waket Badan Anggaran DPR RI Muhidin Moh. Said, MBA, Wagub H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH, Waket DPRD Provinsi Sulteng Arus Abdul Karim, para bupati/walikota, asisten, kepala OPD teknis dan jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sulteng.
(Ro Humpro Provinsi Sulteng)