Peran BPSDM dalam percepatan pembangunan di daerah menjadi tema Workshop BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar pada tanggal 12 – 13 Agustus 2020 dengan metode blended yang dihadiri secara klasikal oleh 30 orang pejabat administrator dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan juga dihadiri oleh 42 pejabat kabupaten secara daring melalui zoom, yaitu unsur BKPSDM, Inspektur Inspektorat, BAPPEDA, Satpol PP, Dinas Dukcapil, BPKAD dan Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Workshop yang dihadiri narasumber Teguh Setyabudi – Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Ashep Chaerollah – Ketua Komite Integritas Nasional, dan Faizal Mang – Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah ini bertujuan membangun pemahaman dan kesadaran bersama bahwa pemerintahan daerah yang baik adalah pemerintahan daerah yang organisasi perangkat daerahnya mampu menyelenggarakan semua urusan pemerintahan daerah dengan baik. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan baik dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualitas kompetensi yang unggul dan berkelas dunia. Hal tersebut hanya akan dicapai bila pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas kompetensi ASN yang akan berperan sebagai perencana dan pelaksana kebijakan dan program pembangunan. Sejauh ini di bawah kepemimpinan Gubernur Longky Djanggola perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana fisik Gedung BPSDM sebagai Lembaga Pendidikan pusat pengembangan SDM ASN di Sulawesi Tengah sudah terbilang besar.
Teguh Setyabudi – Kepala Badan BPSDM Kemendagri sebagai Keynote Speaker pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius lagi memberikan perhatiannya terhadap pengembangan kompetensi SDM ASN dengan mengalokasikan anggaran pada BPSDM Provinsi sebesar 0,34% dari belanja daerah provinsi, dan 0,16% dari belanja daerah kabupaten diperuntukkan pada BKPSDM kabupaten/kota. Ini penting mengingat pengembangan kompetensi ASN harus segera ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan perubahan tatanan masyarakat dan birokrasi sebagai dampak globalisasi yang serba VUCA dan penyesuaian terhadap tatanan New Normal.
Dalam kesempatan yang sama Ashep Chaerollah – Ketua KIN mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu merumuskan sendiri kamus kompetensi keunggulan SDM ASN disesuaikan dengan keunggulan daerah yang ingin dibangun. Sejalan dengan itu maka BPSDM perlu merancang program pelatihan atau program pengembangan kompetensi lainnya bagi SDM ASN yang sejalan dengan visi misi kepala daerah dan kebutuhan prioritas pengembangan potensi unggulan daerah.
