Gubernur diwakili Pj Sekretaris Daerah H. Mulyono, SE.Ak, MM membuka Rakor Penanganan Fakir Miskin se Provinsi Sulteng di hotel Santika, Rabu malam (7/4).
Rakor diikuti pejabat dari dinas sosial dan kependudukan catatan sipil (dukcapil) di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota.
Tema rakor ialah “Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Baseline Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tepat Sasaran, Tepat Guna dan Tepat Waktu”
Lebih lanjut, keterbatasan fiskal dan ditambah dengan masih mewabahnya Covid-19 merupakan tantangan tersulit dalam pengentasan kemiskinan.
“Kita tidak akan bisa menangani kemiskinan tanpa (lebih dulu) menangani Covid-19,” kata Pj Sekda.
Ia memandang alokasi DTKS yang dibebankan pada APBN dapat menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah menanggulangi kemiskinan.
Dengan syarat DTKS yang menjaring warga miskin mesti diaktualkan oleh dukcapil dan dinas sosial untuk mencegah kesimpangsiuran.
“Sebenarnya banyak yang masuk tapi belum diupdate DTKS-nya,” tekannya agar penyajian DTKS disempurnakan dinas terkait.
Adapun sekarang, ada lebih kurang 221 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS di Sulteng yang berhak menerima BPNT tiap bulan lewat e-Warong.
“Kiranya melalui pertemuan ini dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan penanganan kemiskinan,” pungkasnya.
(Ro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng)