Tepra Per 31 Desember 2019 , dilaksanakan di Gedung Rapat Polibu 28 Januari 2020 .
Rapat Tepra tepra tersebut dihadiri Kepala OPD Propinsi Sulawesi Tengah .
Kepala Biro Adm. Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, SE, MM. selaku Sekertaris Tepra melaporkan bahwa realisasi APBD sampai 31 Desember 2019 , dari Total APBD sebesar Rp. 4.549.853.924.998 dapat terealisasi Rp. 4.135.877.640.809 atau sebesar 90.90% . yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.387.406.598.508 terealisasi sebesar Rp. 2.146.048.570.012 atau 89.89% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.162.447.326.490 terealisasi Rp. 1.989.829.070.797 atau 92.02% selanjutnya Kepala Biro Adm . Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa OPD terbaik dalam tertib realisasi anggaran pada tahun 2019 adalah Dinas DPMPTSP , selanjutnya Ro. Adwildapem dan Ro. Organisasi sehingga Sekretaris Tepra memohon kepada Gubernur kiranya berkenan memberikan Apresiasi kepada OPD tersebut, lebih jauh Kepala Biro Adm . Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan realisasi belanja Barang dan Jasa dan belanja modal tahun 2019 , total capaian realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.044.023.198.381 atau 93, 24 % dari total belanja Barang dan jasa dan realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp. 835.999.247.690 atau sebesar 89.95% dari alokasi belanja Modal dan selanjutnya Dr. Rudi Dewanto, SE, MM , menyampaikan laporan realisasi dana DAK baik fisik dan non fisik serta realisasi Dana Hibah BOS tahun anggaran 2019 , untuk realisasi DAK non fisik sebesar Rp. 178.490.041.081 atau 98,69% dari total anggaran Rp. 180.863.402.394. selanjutnya realisasi RKUD DAK Fisik sebesar Rp. 350.594.837.352 atau 98.75% dari total anggaran Rp. 355.022.848.001 dan realisasi Dana Hibah BOS sebesar Rp. 574.175.040.000 atau 80, 73% dari total anggaran Rp. 711.255.525.000, terakhir Kepala Biro adm Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa berdasarkan data pelaporan realisasi APBD Propinsi se- indonesia tahun anggaran 2019 per 27 januari 2020 propinsi sulteng berada pada urutan 11 . dan selanjutnya dilaporkan realisasi APBD Tahun 2019 Se- Sulawesi Tengah kabupaten Morowali Utara berada pada peringkat I dari 8 Kabupaten yang sudah melaporkan.
Selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Longki Djanggola, M.Si. menyampaikan arahannya , Pertama tama menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala OPD atas kehadiran dan Kerja kerasnya walaupun masih perlu perhatian tetapi dibanding dengan tahun sebelumnya ada kenaikan realisasi 0,13 % , walaupun kita masih dalam kondisi bencana olehnya walaupun ada kenaikan tetapi harus kita evaluasi apa kendala dan permasalahan yang terjadi pada masing masing OPD , selanjutnya Gubernur langsung meminta klarifikasi dan penjelasan kepada masing -masing OPD untuk dicarikan solusi solusi dan Gubernur langsung menyampaikan arahan dan memberikan waktu kepada peserta rapat untuk berdiskusi terkait dengan kegiatan kegiatan yang sifatnya teknis , Gubernur pada kesempatan itu meminta Kepala OPD agar lebih serius memperhatikan serapan anggarannya sesuai dengan target jangan mengejar realisasi pada injuri Time karena kondisi tersebut tersebut juga menjadi perhatian dari Menteri Keuangan RI indonesia , selanjutnya Gubernur menyampaikan beberapa harapannya antara lain Gubernur meminta agar OPD lebih tertib dalam pengelolaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan , Gubernur juga meminta agar Pemrintah Propinsi tertib , patuh dan disiplin dalam menyampaikan laporan laporan penyelenggaran pemerintahan kepada pusat, selanjutnya Gubernur meminta agar Bappeda segera menerapkan pelaksanaan RKPD dengan sistem Elektronik , Gubernur juga meminta agar diingatkan Kabupaten dan Kota yang belum melaporkan hasil Tepra Tahun 2019 supaya segera melaporkan karena dapat mempengaruhi penilaian hasil Tepra Propinsi oleh pemerintah Pusat dan Terakhir Gubernur meminta agar target realisasi anggran tahun 2020 dapat mengacu pada usulan target Biro Adm. Perekonomian dan Pembangunan TW I . 10 %. TW II 30% , TW III , 40 % dan TW IV sebesar 20 % . untuk menjadi perhatian seluruh OPD .
Biro Humas dan Protokol