Pj. Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Asisten 1 Dr.Ir. B.Elim Sumba, M.Sc, dan didampingi oleh Karo Ekonomi dan Pendapatan Daerah Rudi Dewanto, Kepala Perencanaan, Pembangunan Daerah 1 Dr. Irwan Laguna, diikuti oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN0 Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) ), Gubernur dan Kepala BAPPEDA se Indonesia mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 di Ruang Video Converence (VIDCON) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kamis, (25/02/21).
Pada pertemuan tersebut, Direktur Pengembangan Daerah Sri Purwa Ningsih SH, M.AP, menyampaikan “Bahwa dalam mencapai target Nasional dilakukan Rakor Tekrenbang dikoordinasikan antara Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional”. Dalam Laporannya
“Rakor Tekrenbang ini diharapkan menghasilkan suatu singkronisasi dalam Perencanaan Pusat dan Daerah untuk mencapai terget Pembangunan Nasional”. Lanjutnya.
Pelaksanaan Rakor Tekrenbang Tahun 2021 pada hari ini 25 Februari 2021 akan berlangsung sampai dengan 10 Maret 2021.
Maksud diadakannya Rakor Tekrebang “Menjadi pijakan dalam menyusun RKP dan RKPP serta mengsingkronkan sasaran macro pembangunan Mayor Project atau Program Strategis Nasional dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Penyelenggaraan Rakor Tekrenbang bertujuan untuk menyepakati target indikator pembangunan Tahun 2022 serta strategi aksi pusat dan Daerah dalam pencapaianya.
Rakor ini dibuka langsung oleh Menteri PPN Dr.Ir.H. Suharso Monoarfa “setiap tahun pemerintah menerbitkan rencana kerja pemerintah tahun 2022. Rencana pembangunan jangka menengah daerah maka diperlukan sebuah singkronisasi,Overjensi antara pembangunan daerah dan pembangunan Nasional.” Dalam sambutanya.
“Tahun 2022 dijharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19 merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi dan tantangan Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi Nasional, namun juga Transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan Panjang yang harus dilakukan dari sekarang”. Pungkasnya.
DKIPS BIRO HUMAS DAN PROTOKOL