Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si didampingi Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra Ir. Moh. Faizal Mang, MM, Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sulteng Eda Nur Ely, SE, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Bahran SE, MM serta pejabat terkait lainnya mengikuti Rakor perluasan pemanfaatan bela pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan bertempat di ruang vidcom kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jum’at 7 Mei 2021.
Ketua KPK H. Firli Bahuri dalam pengarahannya menyatakan rapat koordinasi perluasan pemanfaatan belanja online pengadaan dilaksanakan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan untuk mewujudkan cita-cita sesuai bunyi alenia ke empat ; melindungi segenap bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Lebih lanjut dikatakannya, rapat koordinasi yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi mengingat masih banyak kepala daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan kewenagan, sementara pihak pemerintah akan mengucurkan anggaran yang cukup banyak pada kisaran Rp425 trilyun.
Menurut Ketua KPK, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi karena buruknya sistem untuk itu dilaksanakanlah suatu sistem aplikasi Bela atau belanja online pemerintah daerah melalui pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik.
Sementara itu Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan ada 12 mitra belanja online pengadaan mencakup ; grab, gojek, bali mall, shopie, klik MRO, blibli, digital mall.com, kartara, bhinneka, bizmarket.
Adapun tujuan belanja online pengadaan yakni ; mendorong UMK go digital dengan bergabung dengan marketplace, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam PBJP serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP
“Sistem belanja langsung yang sudah established seperti belanja melalui marketplace memiliki manfaat, lebih mudah dan cepat dalam pengadaan barang/jasa, lebih menghemat sumber daya termasuk efisiensi anggaran serta lebih transparan dan akuntabel,” jelas Kepala LKPP.
Menteri Koperasi dan UMKM Drs. Teten Masduki pada kesempatan itu memberikan apresiasi atas program bela pengadaan yang diharapkan dapat meningkatkan transaksi UMKM khususnya produk dan jasa dalam negeri dalam rangka memperkuat pelaku usaha dalam negeri.
Pihak Kementerian Koperasi dan UMKM lanjut Teten Masduki senantiasa melakukan pendampingan agar pelaku UMKM memiliki kualitas produk yang bagus serta dapat terdaftar di belanja online dan LPPSE.
Terakhir pihaknya menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan atensi atas program belanja online pengadaan dan berharap para gubernur mendorong semua kabupaten kota melalui aplikasi elektronik dalam rangka memajukan pelaku usaha UMKM.
Biro Administrasi Pimpinan.