Sekda Prov. Sulteng H. Mulyono, SE., AK., MM pimpin rapat penyampaian H
hasil sementara dari Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri dalam rangka pemeriksaan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2016 – 2021 secara Virtual di Ruang Kerja Sekda Prov. Sulteng Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (Jumat, 11/6/21).
Kepala Inspektorat Jenderal Kemendagri Dr. Ucok damenta menyampaikan ada tiga hal yang perlu kami sampaikan, yakni aspek regulasi, aspek kelembagaan dan aspek teknik operasional. Ucapnya.
Hasil pemeriksaan dari aspek layananan masyarakat dapat dilihat pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dilihat dari desain daerah, bobot yg diperoleh melalui indikator ini dengan melihat substansi dan kegiatan-kegiatan adalah 35% pada aspek kesejahteraan masyarakat dan nilai rata-rata aspeknya 70,39%, aspek desain daerah 30% dengan nilai rata-ratanya adalah 65,58% dan aspek pelayanan umum 35% dan nilai rata-ratanya adalah 80,68% dari penilaian pemerintahan yang berjalan dikategorikan sedang.
Ada lima hal yang mendapat perhatian, yang pertama, tidak seluruh urusan wajib yang menjadi kewenangan Provinsi tercermin dalam indikator yang telah ditetapkan.
Kedua, masih terdapat penetapan target dan indikator yang disinyalir tidak memperhitungkan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan/atau target atau nomenklatur indikator dalam SPM/NSPK.
Ketiga, tidak adanya penanggung jawab atas pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Keempat, perbahan RPJMD ditemukan bahwa BPBD sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah tidak mempunyai target indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kelima, capaian kinerja Ranperda Provinsi selama satu periode RPJMD 2016-2020 masih rendah dengan rata-rata capaian tahunan sebesar 19,05 %.
Kami, merasa terbantu dengan adanya tim pemeriksa akhir masa jabatan pemerintah daerah ini, artinya kami bisa melihat apa” yang sudah kami lakukan. Ucap Mulyono pada pertemuan tersebut.
Turut hadir : Inspektorat Jenderal Kemendagri, Kepala Bappeda, BPKAD, DPRD, Satpol PP, PTSP, BPBD, Biro Hukum, Biro Umum, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya dan SDA, Dinas Perumahan Permukiman, Dispora, Disnakertrans dan Dinas Sosial.
*DKIPS PROV. SULTENG*