Palu, Sulawesi Tengah. Gubernur H. Rusdy Mastura didampingi Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bertempat di Hotel Best Western Coco Palu. Senin, (11/4/2022)
Dalam laporanya, Dr. Ir. Cristina Sandra Tobondo, MT selaku Ketua Pelaksana Musrenbang menyampaikan bahwa dalam rangka merumuskan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, telah ditetapkan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.”
“Tema ini telah selaras dengan tema pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 yakni ; peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.” Ucap Kepala Bappeda dalam laporanya
Dalam proses perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa agenda tahapan yaitu ; Pertama, Forum perencanaan perangkat daerah Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada 30 Maret 2022 sampai dengan 1 April 2022, yang bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan program atau kegiatan prioritas Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Kedua, Rapat koordinasi dan sinergitas perencanaan antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal yang dilaksanakan pada 7 April 2022, yang diwakili oleh Kementrian PUPR dan Kementrian Perhubungan Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.
Ketiga, Musyawarah perencanaan pembangunan pelopor hutan yang dilaksanakan pada 7 April 2022. kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pelopor hutan.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Pembangunan Daerah terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
“Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan prestasi dalam perencanaan dan pencapaian inovasi daerah.” Jelasnya
Tujuan pemberian penghargaan ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah, untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan serta mendorong singkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah, mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong pemerintah daerah untuk berinovsi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Adapun Kabupaten/Kota yang memperoleh penghargaan Pembangunan Daerah terbaik yakni ; Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Banggai, Peringkat Kedua diraih oleh Kota Palu dan Peringkat ketiga diraih oleh Kabupaten Sigi.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dalam sambutanya sekaligus membuka secara resmi Musrenbang tersebut menyampaikan bahwa Musrenbang dilaksankan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Sebab, Forum ini merupakan forum strategis bagi arah pembangunan Sulawesi Tengah.
“Forum ini harus kita pergunakan sebagai forum koordinasi, konsolidasi sekaligus penyatuan rencana aksi bagi arah pembangunan Sulawesi Tengah sesuai dengan Visi dan Misi Kami yakni ; Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.” Ucap Gubernur diawal sambutanya
Selanjutnya, adapun target indikator makro yang ingin dicapai pada tahun 2023 yaitu ; Pertumbuhan ekonomi sebesar 10,36%, laju inflasi sebesar 1,91%, indeks gini sebesar 0,22 poin, presentasi penduduk miskin sebesar 10,84%, indeks pembangunan manusia sebesar 69,89%, dan tingkat pengangguran terbuka 2,84%.
“Produktivitas, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusivitas pemerintahan adalah 3 kata kunci sebagai arah pembangunan.” Terang beliau
Lebih lanjut, beliau berharap Musrenbang yang dilaksanakan ini, mampu melahirkan program-program dan kegiatan prioritas daerah yang bertujuan sebagai upaya Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
Turut hadir : Menteri PPN/Kepala Bappenas RI (secara daring), Menteri Pertanian RI diwakili Kepala Biro Perencanaan dan Pertanian, Mendagri diwakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Ketua DPRD, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Bupati/Walikota, Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Sumber : Humas DKIPS Provinsi Sulteng.