di Sulawesi Tengah tahun 2019
Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten Adminitrasi Perekenomian dan Pembangunan Sekdaprov, Bpk. Dr. Ir. Bunga Elim Somba, M.Sc membuka secara resmi & memimpin Rapat Kerja Badan Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dengan Narasumber : Kepala Bappeda Provinsi Bapak Dr. Hasanuddin Atjo, Kadis Pariwisata Provinsi, Kadis Kehutanan Provinsi Dr. Nahardi, Koordinator Perwakilan GIZ dan Deputi Director FORSEA Kedubes Seychelles mewakili Dubes Seychelles untuk RI bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (13/8/2019)
Dalam sambutannya Bunga Elim Somba menegaskan bahwa secara umum Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam yang sulit ditandingi oleh negara lain yaitu wisata alam. Khususnya Sulawesi Tengah dengan kawasan destinasi sumber daya alam seperti pantai, gunung, hutan, sungai dan danau. Sesuai UU 10/2009 tentang Kepariwisataan yang juga mengatur konsep dasar pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan tata kelola kepariwisataan dengan memegang teguh norma-norma penyelenggaraan antara lain kepariwisataan berbasis budaya, kepariwisataan berbasis masyarakat dan kepariwisataan berbasis lingkungan. Ketiga norma tersebut haruslah menjadi acuan dasar dalam pembangunan kepariwisataan khususnya di Sulawesi Tengah
Dengan target kunjungan wisatawan sampai dengan 4 juta kunjungan wisatawan sampai dengan tahun 2020 tentunya tidaklah mudah untuk dicapai, hal ini disebabkan karena dampak bencana alam (gempa bumi, tsunami dan likuifaksi) yang menyebabkan beberapa destinasi wisata yang mengalami kerusakan baik infrastuktur maupun obyek wisatanya. Akan tetapi mencapai target tersebut tentunya bukanlah hal yang mustahil, karena ada banyak strategi yang dapat diterapkan untuk kembali menggairahkan para wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sulawesi Tengah. Strategi membangun sinergitas para stakeholder antara lain OPD, akademisi, mitra pariwisata, dan lainnya tentunya dapat menjadi pilihan.
Pada kesempatan itu, ditekankan bahwa diharapkan masing-masing OPD yang sudah terbagi menjadi beberapa bidang urusan untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut melalui rapat penyusunan rencana aksi.