Dihari Pencoblosan, Wagub Sulteng Pantau TPS di 2 Kabupaten dan 1 kota

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Rusli Dg Palabbi SH MH didampingi Kasubdin Ormas Asing Ditjen Polpum Kemendagri, Abd. Gafur melakukan pemantauan pada sejumlah Tempat Pemasukan Suara (TPS) yang berada di 2 Kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah Rabu 9 Desember 2020.

Sebelum melakukan pemantauan ke sejumlah TPS, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Rusli Baco Dg Palabbi, SH.,MH bersama Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulteng terlebih dahulu menggunakan hak pilihnya pada TPS 13 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore.

Wakil gubernur bersama istri tiba di TPS pada pukul 07.45 wita kemudian menggunakan hak suaranya dengan menerapkan protokoler kesehatan yakni menggunakan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak.

Sekitar pukul 9.00 wita, Wakil Gubernur selaku ketua Tim 2 bersama rombongan mencakup ;

  1. Kemendagri RI
  2. Bakesbangpol Prov Sulteng
  3. Sat Pol PP Prov Sulteng
  4. Dinas Dukcapil Prov Sulteng
  5. Dinas Kesehatan Prov Sulteng
  6. Biro Humas Setda Prov Sulteng
  7. Biro Otda Setda Prov Sulteng
  8. Biro Pem Setda Prov Sulteng

Selanjutnya melakukan pemantauan dan monitoring secara dekat kepada sejumlah TPS.

TPS 3 di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi merupakan daerah yang pertama dikunjungi, Wakil Gubernur beserta rombongan disambut oleh Sekab Sigi.

Wakil gubernur selanjutnya berdialog langsung dengan petugas KPPS, para saksi serta masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya termasuk pelaksanaan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan.

Pada intinya segala kebutuhan berkaitan proses Pilkada tersedia dengan baik demikian pula dengan pelaksanaan protokoler kesehatan tak mengalami Kendala sebagaimana yang disampaikan oleh petugas KPPS dan masyarakat yang diamini oleh sekap Kabupaten Sigi.

Rombongan tim wakil gubernur selanjutnya menuju ke Jalan Dewi Sartika, tempatnya di TPS 18 Kelurahan Petobo Kota Palu yang dilanjutkan di Huntap Tondo, tepatnya di TPS 16 Kel. Tondo Kota Palu. di kedua TPS di kota Palu itu juga segalanya berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.

Sekitar pukul 10.00 wita, rombongan Wakil Gubernur menuju ke Kabupaten Donggala. Lokasi pertama adalah TPS 2 SDN 1, Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala serta TPS 5 Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Sama halnya di kota Palu dan Kabupaten Sigi, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Donggala juga berjalan dengan lancar serta melaksanakan protokoler kesehatan secara ketat.

Yang berbeda di Kabupaten Donggala, bilik suara cuma berjumlah 3 sedangkan kotak TPS hanya berjumlah satu hal tersebut disebabkan Kabupaten Donggala hanya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur karena masa kerja bupati dan wakil bupati Kabupaten Donggala belum berakhir.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Rusli Dg Palabbi SH MH dalam keterangannya menyampaikan kunjungannya bersama rombongan yang terdiri dari perwakilan Kemendagri serta OPD terkait lainnya ke sejumlah TPS dalam rangka memantau secara dekat pelaksanaan Pilkada, khususnya penerapan protokoler kesehatan.

Wakil gubernur memberikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam mensukseskan Pilkada baik itu itu dari pihak KPPS, Panwas, para saksi, pemantau, TNI-Polri serta pihak terkait lainnya.

Wakil gubernur juga menilai proses pelaksanaan protokol kesehatan pada masing-masing TPS cukup baik dan berpesan pada beberapa TPS agar kondisi ruangannya disesuaikan dengan masyarakat sekitar.

Orang ke-2 di Sulawesi Tengah itu juga memberikan apresiasi dan penghargaan atas sambutan penjabat di daerah yang dikunjungi.

Senada disampaikan Kasubdit Ormas Asing Ditjen Polpum Kemendagri, Abd. Gafur. Menurutnya pemantauan tersebut atas perintah Menteri Dalam Negeri, yang juga serentak dilakukan pada 32 provinsi, hal tersebut untuk memantau proses pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia.

“Ada dua poin yang perlu kita sadari bahwa bagaimana proses penyaluran aspirasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bagaimana masyarakat dalam menyalurkan aspirasi itu tidak berkerumun sehingga tahapan-tahapan yang sudah sampaikan dipemerintah bisa dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Biro Humas dan Protokol