Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Plt. Asisten II Dr. Rudi Dewanto SE., MM Dibantu Sekretaris BPBD Mualif Hamid, SIP., M.Si dan Kabag Humas Sekretariat Daerah Adiman, SH., M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Virtual di Ruang Video Converence (Vidcon) Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (Jumat, 16/7/21).
Rakor tersebut bertujuan untuk mendukung surat Menko PMK Wakil Presiden No. B-41/MENMO/PMK/ 5/2021 Tanggal 21 Mei 2021 tentang Laporan Penanganan Pasca Bencana di Sulawesi Tengah, menyamakan persepsi atas pemilihan alternatif rekomendasi untuk menyelesaikan Penanganan Pasca Bencana Sulawesi Tengah.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi menyampaikan Kejadian di Sulteng merupakan bencana daerah dan sebagai payung hukum telah diterbitkan Pergub Sulteng No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 31 April 2021 Dan Kunci R3P di Sulteng ada pada tata ruang di daerah, yang telah ditentukan zona-zona daerah yang masih boleh dibangun dan zona yang dilarang, hal tersebut menjadi penting mengingat rencana tata ruang dan wilayah yang sangat diperlukan karena lokasi Sulteng berada di Patahan Koro . ucapnya
Saat ini, yang dibutuhkan daerah adalah memperkuat koordinasi dan garis komando sehingga dipandang perlu untuk merevitalisasi Kepres sebagai dasar koordinasi. Penanganan Pasca Bencana di Sulawesi tengah dengan relokasi yang sudah tercapai dan belum tercapai sehingga perlu ada perbaikan dan penambahan.
Dalam perencanaan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 2020-2024 memiliki sejumlah proyek besar, pemulihan pemulihan NTB, Sulteng dan Selat Sunda. kesepakatan untuk tetap melanjutkan R3P di Sulteng yang sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMN dan telah ditetapkan dalam RKP, termasuk ketersediaanya.
Gubernur Sulteng diwakili Plt. II Dr. Rudi Dewanto, SE., M .M dalam laporanya menyampaikan berdasarkan update data terbaru 6 Juli 2021 terkait Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bahwa memang masih ada kendala dan PR yakni, lahan lahan untuk pembangunan Huntap di Kota Palu , Sigi dan Donggala, Validasi data yang berhubungan dengan jumlah masyarakat yang akan direlokasi, penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan jembatan IV yang menjadi ikon Kota Palu dan penyediaan lahan untuk SPAM Pasigala.
“Diharapkan Sekretaris Wapres dapat mendorong pemangku kepentingan yang lain agar Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulteng ini dapat dilakukan”. Harap beliau pada pertemuan tersebut
Turut hadir : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dirjen Kementrian ATR/BPN, Kemenko PMK.
Sumber : DKIPS PROV. SULTENG