Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Dr. H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH didampingi Kepala BPKM RI, Bahlil Lahidia dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ir. Christina Sandra Tobondo, MT meresmikan Kantor DPMPTSP yang ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kantor, Rabu 17 Juli 2020
Selain peresmian Kantor DPMPTSP sekaligus juga dilaksanakan Lounching Mal Pelayanan Publik sebanyak 14 counter, dengan total 256 layanan.
Sebelum peresmian kantor dan Lounching Mal diawali pemutaran video penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si serta penyerahan piagam penghargaan TP4T kepada Kejati Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Dr. H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH menyampaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu salah satu perbaikan kualitas pelayanan adalah sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang harus memenuhi norma standar gedung yang memadai.
Untuk itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya dan telah mempunyai gedung penyelenggaraan serta mal pelayanan publik yang representative, di mana Sulawesi Tengah merupakan pemerintah provinsi yang kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yang memiliki Mal pelayanan publik dan saat ini Mal pelayanan publik bergabung dengan pemerintah Kota Palu dan inovasi tersebut merupakan yang pertama di Indonesia.
“Untuk itu pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan dan melaksanakan peresmian atas selesainya dan beroperasinya gedung kantor dinas penanaman modal dan PTSP provinsi Sulawesi Tengah dan launching mal pelayanan publik yang representative karena letaknya berada di jantung ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah,” sebut Wakil Gubernur
Gubernur dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi atas peresmian gedung baru sebagai aset operasional penting yang menunjang kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan publik di provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan bangunan tersebut bukan hanya megah dari fisiknya akan tetapi bagaimana sebagai abdi bangsa dan negara, kita dapat melayani masyarakat secara optimal dan menjadi perekat silaturahmi sehingga public merasa puas dengan jasa layanan yang diberikan serta berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi terlebih lagi di masa pandemi covid 19.
Gubernur juga menghimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga serta OPD terkait yang melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan stakeholder penyelenggara layanan kiranya segera melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam melakukan pelayanan dengan menempati tempat yang ada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid 19.
Lebih lanjut dikatakan, mencermati fenomena dan dinamika perpindahan ibukota negara, tentu akan memberi keuntungan sekaligus berkah bagi Sulawesi Tengah yang menjadi tetangga langsung Provinsi Kalimantan Timur. Dengan lokasi ibukota baru, Sulawesi Tengah harus mengambil peran dimulai dengan melakukan pelayanan prima dan menjadi model penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di kawasan Indonesia Timur.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Christina Sandra tobondo MT dalam laporannya menyampaikan realisasi investasi di provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dengan pesat pada tahun 2018 sebanyak 21, 7 triliun menjadi 31,5 triliun di tahun 2019 dan mengalami peningkatan 45,2% di tahun 2019. Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan oleh BKPM RI yaitu 20,08 triliun
“Gedung baru DPMPTSP Sulawesi Tengah dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah dengan pola pembangunan multiyears, dilaksanakan pada tahun anggaran 2018-2019 dengan pembiayaan kurang lebih Rp.22 miliar.
Dalam proses pembangunan tidak lepas dari dukungan semua pihak terutama arahan dan bimbingan Gubernur Sulawesi Tengah, pengelola tim teknis pembangunan gedung tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah TP4D dan para pelaksana pembangunan PT Palu Indo konstruksi Pratama dan konsultan perencana PT Arsindo Mega kreasi.
Gedung DPMPTSP terdiri dari 4 Lantai; lantai 1 digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yaitu Mal pelayanan publik sebanyak 14 Kantor Pelayanan dengan total 256 layanan, lantai 2 ditempati kepala dinas dan semua unsur sekretariat selanjutnya lantai 3 ditempati beberapa bidang teknis dan lantai 4 ditempati bidang teknis dan ruang informasi serta aula pertemuan
“Dengan adanya gedung baru DPMPTSP Sulawesi Tengah dan keberadaan mal pelayanan publik dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia,” pungkasnya.
Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadia dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kerjasama dan MoU dengan kejagung dan kapolri dihadapan Presiden terkait kmudahan dalam melakukan investasi.
“Tahun 2020, merupakan masa investasi yang paling sulit karena dalam masa pandemi covid 19, sebutnya.
Dengan tegas, Kepala BKPM RI meminta setiap investor untuk mnggandeng pengusaha lokal dan UKM sesuai perintah Presiden.
Dengan momentum reformasi, perijinan agar dipermudah dengan sungguh-sungguh, Kepala BKPM RI juga mengapresiasi atas peluncuran MPP.
“Sulawesi Teng adalah tujuan investasi, pengusaha tidak boleh mengatur pemerintah tapi pemerintah yang harus mengatur pengusaha,” Jelas Kepala BKPM RI Bahlil Lahadia
Hadir pada kesempatan itu, Kepala BKPM RI, staf Menpan RB RI, Wakil Gubernur Sulteng, Wakil Ketua DPRD Sulteng, unsur forkopimda serta pihak terkait lainnya.
Biro Humas dan Protokol